• Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

URGENSI AMANDEMEN KELIMA UUD 1945

E-mail Cetak PDF
Share

OLEH  :  ANGGOTA DPD RI DAPIL PROV. NTT
IR. ABRAHAM LIYANTO
                                         
UUD 1945 Negara Republik Indonesia  yang sejak kemerdekaan RI walaupun  banyak mengalami tantangan dan cobaan ternyata  dapat bertahan hingga saat ini. Empat Pilar Bangsa yaitu UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika adalah perekat ampuh tetap tegak dan eksisnya Negara RI. Oleh karena itu, empat pilar bangsa ini harus dijadikan sebagai pedoman berbangsa dan bernegara oleh seluruh tatanan anak bangsa.

Akan tetapi sesuai tuntutan reformasi dan dinamika berbangsa dan bernegara serta fenomena globalisasi yang yang begitu cepat, maka UUD 1945 harus diamandemen. Akibat dari amandemen tersebut telah banyak  mengalami perubahan dan penyempurnaan.  Namun,  walaupun telah mengalami Amandemen sampai empat kali, masih banyak hal yang belum diamanatkan secara jelas dan tegas dalam UUD 1945 hasil amandemen tersebut.
Sehingga berkenaan dengan amandemen Kelima UUD 1945, DPD RI menggulirkan 10 isu penting yang telah didiskusikan dengan sejumlah pakar dan hasil penyerapan aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan di hampir seluruh Indonesia. Yaitu, memperkuat sistim Presidensial, memperkuat lembaga perwakilan, memperkuat otonomi daerah, calon presiden perorangan, melakukan pemilu nasional dan pemilu local, forum previlegiatum, optimalisasi peran Mahkamah Konstitusi, Penambahan pasal tentang HAM,   penambahan Bab Komisi Negara, dan penajaman Bab tentang pendidikan dan perekonomian. 
Ada tiga isu penting yang dibahas secara mendalam, yakni memperkuat system Presidensial, memperkuat Lembaga Perwakilan, dan memperkuat Otonomi Daerah.Presiden akan diatur agar tidak lagi mencampuri proses legislasi pembuatan UU, tapi diserahkan sepenuhnya kepada DPR RI dan DPD RI. Namun dalam hal UU Presiden mempunyai hak prerogratif dan hak veto  terhadap UU. 
Hingga saat ini wacana urgensi Amandemen Kelima UUD 1945 masih jadi polemik. Sebagian kalangan menengarai Amandemen Kelima UUD 1945 ini sarat dengan muatan politik untuk memperkuat kekuasaan. Sebagian masyarakat lainnya mengomentari bahwa Amandemen UUD 1045 hanya merupakan kegiatan pemborosan atau menghabiskan uang Negara. Sementara masyarakat luas, terutama golongan menengah kebawah, tetap saja miskin dan kesulitan dalam menjalani kehidupannya. 

Gubernur NTT Frans Lebu Raya dalam sambutannya, misalnya  menekankan agar DPD RI lebih, cermat, obyektif, dan konsisten serta memperhatikan kondisi aktual masyarakat ketika melakukan amandemen kelima terhadap UUD 1945, karena berimplikasi sangat luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, sementara persamaan hak seluruh warganegara, termasuk karakteristik seluruh daerah di tanah air, sebagai bagian dari kebhinekaan NKRI , juga mesti diakomodir. 
Dalam jangka panjang,UUD 1945 harus tetap menjadi pokok atau sumber yang memberI ruang bagi adaptasi dan reformulasi berbagai ketentuan teknis. Dalam tataran hidup bermasyarakat, reformasi sosial telah membuka ruang bagi partisipasi masyarakat, kebebasan beraspirasi dan tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas kepada penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan demikian, opini publik tentang urgensi amandemen kelima UUD 1945, seyogianya harus  ditindaklanjuti oleh  pemerintah, MPR RI (DPR RI dan DPD RI) serta dikawal oleh seluruh tatanan lapisan masyarakat agar hasil amandemen UUD 1945 ini benar-benar dalam tataran mendorong percepatan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara signifikan. Semoga !!    

*) Sosialisasi Wacana Urgensi Amandemen Kelima UUD 1945 diselenggarakan tgl 9 November 2011 di Universitas Kristen Artha Wacana dan 8 Desember 2011 di STKIP  CHM, Kupang NTT.

Add comment


Security code
Refresh

You are here