• Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ARSIP BERITA

Developed by JoomVision.com

SBY Diminta Dorong Amandemen Kelima UUD 1945

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta mendorong perbaikan sistem ketatanegaraan melalui usulan amandemen kelima UUD 1945. "Sasarannya...

Diskusi Panel Kompas: Dinamika Ketatanegaraan Indonesia

Jakarta - Konstitusi tidak pernah sempurna sehingga selalu terbuka terhadap perubahan untuk penyempurnaan. Penyempurnaan konstitusi tidak harus dengan...

Bambang Widjojanto Berharap KPK Diatur Dalam Konstitusi

JAKARTA - Gagasan agar KPK tidak menjadi lembaga superbody sudah lama muncul. Dan belakangan makin keras usulan tersebut agar KPK didudukkan dengan konstitusi...

Isran NOOR, Ketua APKASI Klaim Otda Berhasil

Jakarta - Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor mengatakan, keberadaan otonomi daerah sebagai tuntutan reformasi ...

DPD Harus Kuat Agar Otonomi Daerah Berhasil

Ketua Fraksi Partai Gerindra Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Martin Hutabarat mengatakan, peran DPD RI dalam penguatan daerah harus kuat. "Peranan...

PUBLIKASI

Harjono: Perlu Simulasi Bila Perubahan Konstitusi Terjadi

E-mail Cetak PDF
Share

Hakim MK HarjonoHakim Mahkamah Konstitusi, Harjono mengatakan, bahwa perumusan konstitusi jangan melihat secara subsistem namun harus dilihat pada sistem politiknya secara keseluruhan. Jangan hanya melihat diatas kertas namun juga saat implementasinya secara politik agar tidak malah terjadi kemacetan dalam sistem perundang-undangan.

Hal tersebut dinyatakan Harjono saat menerima kunjungan Kelompok DPD di MPR RI yang melakukan courtesy call untuk melaporkan perkembangan dan proses Usul Perubahan Kelima UUD 1945 di gedung MK, Selasa (19/6).

Harjono juga menyatakan perlunya simulasi terhadap praktek ketatanegaraan dari berbagai lembaga tinggi negara, seperti presiden, DPD, dan DPR sendiri apabila perubahan konstitusi jadi dilakukan. Hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi kebuntuan dan kevakuman hukum dan kelembagaan apabila terjadi praktek penyimpangan dari norma hukum yang ideal.

LAST_UPDATED2

Hamdan Zoelva: Penting Dukungan Parpol Untuk Perubahan Kelima UUD45

E-mail Cetak PDF
Share

Hamdan Zoelva (dok mahkamahkonstitusi.go.id)Salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi, Hamdam Zoelva mengatakan untuk mensukseskan usul perubahan kelima UUD 1945 yang diinsiasi DPD RI yang paling penting adalah dukungan dari Partai Politik. Apabila perubahan menyangkut lembaga legislatif akan mempengaruhi banyak pasal lain untuk berubah demikian pula halnya dengan kekuasaan lembaga eksekutif.

Hal tersebut diungkapkan Hamdan saat kunjungan Kelompok DPD di MPR RI yang melakukan courtesy call untuk melaporkan perkembangan dan proses Usul Perubahan Kelima UUD 1945 di gedung MK, Selasa (19/6). Hamdam mengungkapkan pengalamannya sebagai Badan Pekerja MPR dibutuhkan komitmen dari partai-partai politik karena pada akhirnya hal itu yang akan menentukan.

Hamdan mengungkapkan pengalamannya pada saat menjadi Badan Pekerja MPR RI ketika melahirkan lembaga DPD RI. Selain itu mengenai mekanisme pengusulan undang-undang dari DPR dan DPD yang diajukan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan atau apabila tidak disetujui dengan memberikan Hak Veto kepada presiden.

DPD RI Melaporkan Perkembangan Dan Proses Usul Perubahan Kelima Kepada MK

E-mail Cetak PDF
Share

DPD RI dan Hakim MKKetua Kelompok DPD di MPR RI, Dipl. Ing, Bambang Soeroso melaporkan perkembangan dan proses Usul Perubahan Kelima UUD 1945 semenjak 6 Tahun lalu kepada para Hakim di Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilandasi atas landasan konstitusional dan juga melihat berbagai persoalan yang dialami bangsa Indonesia khususnya yang terjadi di daerah. DPD RI menemukan ada 10 isu strategis yang merupakan kristalisasi perjalanan dan evaluasi serta kajian akademis yang dibantu oleh 79 Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia.

“Rumusan ini merupakan hasil kristalisasi dari aspirasi seluruh masyarakat dan stakeholder melalui elemen-elemennya yang diserap, yang saat ini telah memasuki tahap dikomunikasikan kepada partai politik maupun kelompok-kelompok kepentingan, sebagai bahan kajian lebih lanjut secara politis,” terang Bambang di Gedung Mahkamah Konstitusi lantai 15 dalam rangka courtesy call Pimpinan Kelompok DPD di MPR RI kepada Hakim Mahkamah Konstitusi, Selasa (19/6). Kegiatan tersebut bertujuan untuk melaporkan progres dan proses Usul Perubahan Kelima UUD 1945 yang diinisiasi oleh DPD RI.

LAST_UPDATED2

DPD RI Konsultasi ke Mahkamah Konstitusi

E-mail Cetak PDF
Share

penyerahan naskah perubahan kelima UUD 1945, oleh pimpinan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) MPR RI Bambang Suroso beserta anggota DPD lainnya di ruang delegasi Gedung MKJAKARTA -- Delegasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (19/6) di Ruang Delegasi MK. Delegasi DPD yang diketuai oleh Ketua Tim DPD Bambang Soeroso beserta tim diterima langsung oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD dengan didampingi oleh enam hakim konstitusi lainnya beserta Sekjen MK Janedjri M. Gaffar.

Di awal pertemuan Bambang Soeroso menyatakan tujuan kedatangan mereka untuk  memberikan masukan bagi wacana perubahan kelima UUD 1945. Menurut Bambang, wacana perubahan kelima UUD 1945 telah dimulai sejak enam tahun lalu. “Berkesempatan untuk mengevaluasi UUD 1945 dengan dilandasi tugas konstitusional yg diemban, dengan perubahan kelima UUD 1945 dapat mengatasi persoalan bangsa yang masih mendera bangsa,” jelasnya.

Sejak 2007 lalu, jelas Bambang, DPD mencoba mengusulkan mengenai perubahan Pasal 22D UUD 1945, namun karena ada penarikan dukungan, maka dibatalkan. Bambang menjelaskan dengan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah, serta komponen masyarakat luas sebagai pemegang kedaulatan dan pemilik konstitusi, kelompok DPD telah berhasil menyusun rancangan rumusan usul perubahan kelima UUD. “Rumusan ini merupakan hasil kristalisasi dari aspirasi seluruh masyarakat dan stakeholder melalui elemen-elemennya yang diserap, yang saat ini telah memasuki tahap dikomunikasikan kepada partai politik maupun kelompok-kelompok kepentingan, sebagai bahan kajian lebih lanjut secara politis,” terangnya.

LAST_UPDATED2

5 Keanehan Penembakan Di Papua Menurut Saleh Daulay

E-mail Cetak PDF
Share

Talkshow DPD RI (15/6)Sejumlah penembakan di Jayapura, Papua, sering terjadi beberapa waktu terakhir ini. Ditengarai ada lima keanehan dalam aksi penembakan tersebut.

"Seminggu lalu saya ke Papua dan bertemu mahasiswa asli Papua. Menurut mereka ada lima keanehan di sana soal penembakan di Papua," ujar pengamat sosial politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saleh Daulay.

Hal itu dikatakan dalam acara talkshow bertema 'Papua Semakin Membara' yang digelar di DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/6).

Saleh mengatakan keanehan itu pertama adalah pada saat terjadi penembakan, masyarakat tidak mendengar suara senjata api. Sehingga masyarakat menduga senjata yang digunakan adalah senjata modern yang digunakan oleh orang-orang profesional.

 

LAST_UPDATED2

Konsep Dialog Atasi Masalah Papua Tidak Jelas

E-mail Cetak PDF
Share

Talkshow DPD (15/6)SETIAP kali situasi Papua memanas, solusi melalui pendekatan dialog pun mencuat. Namun, dialog seperti apa yang dimaksudkan pemerintah tidak kunjung jelas.

Alhasil, situasi Papua tidak berubah signifikan kecuali peredaman sementara waktu yang setiap saat masalahnya bisa meledak kembali.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang juga salah satu anggota tim penyusun buku Papua Road Map Adriana Elisabeth mengemukakan itu dalam Diskusi DPD RI Perspektif Indonesia bertajuk Papua semakin Membara di Press Room DPD RI, Jakarta, Jumat (16/6).

 

LAST_UPDATED2

[VIDEO] Indonesia Incorporated

E-mail Cetak PDF
Share

Kegagalan bangsa ini menurut kajian KH Hasyim Muzadi, Sekjen International Conference for Islamic Scholars (ICIS) merupakan suatu kesalahan disain daripada sistem bernegara yang dihasilkan saat reformasi. Hal ini disebabkan tidak adanya Indonesia incorporated atau satu kesatuan dalam menjalankan sistem di pemerintahan.

Hal ini dikatakannya dalam Dialog Kenegaraan dengan tema Membangun Indonesia Dari Daerah di loby DPD, komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (13/6). Dokumentasi video dapat anda lihat pada playlist dari YouTube berikut.

Jadikan video ini favorit anda, dan subscribe channel perubahankelima di YouTube.

LAST_UPDATED2

Halaman 9 dari 29

You are here