• Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ARSIP BERITA

Developed by JoomVision.com

Semua Lembaga Tinggi Negara akan Sampaikan LPJ di ST MPR

Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2014-2019 akan banyak menghadirkan hal baru. Di antaranya adalah menyelenggarakan sidang tahunan...

Fraksi Golkar Dukung Amandemen UUD 1945 Namun Dengan Prinsip Kehati-hatian

Pasuruan - Anggota Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Mukhamad Misbakhun mendukung upaya penguatan demokrasi melalui rencana amendemen kelima...

Fraksi Hanura Dukung Reformulasi Ulang Sistem Ketatanegaraan

Jakarta - Wakil Ketua Fraksi‎ Hanura Muhammad Farid Al Fauzi menyatakan mendukung reformulasi ulang ketatanegaraan lewat amandemen, meski tentu saja...

F-PKB Dukung Penguatan DPD Melalui Amandemen Terbatas

Jakarta - Lukman Edy dari Fraksi PKB di MPR PKB mengusulkan agar agenda amandemen kelima ini ditujukan sebagai agenda amandemen terbatas, alias tak semuanya...

Perbaikan Sistem Ketatanegaraan Harus Dilakukan Oleh Badan Kajian MPR

Jakarta - Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DPD RI membahas rencana amandemen kelima Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bersama...

PUBLIKASI

Anggota DPD Menyatakan Dukungan Kepada Ical Sebagai Capres 2014

E-mail Cetak PDF
Share

Anggota DPD RI Menyatakan Dukungan Untuk IcalJAKARTA -- Sebagian besar anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memberikan dukungan pribadi mereka kepada Aburizal Bakrie sebagai calon presiden 2014 dari partai Golkar dengan alasan selain memiliki visi dan misi yang jelas, Ical mengutamakan kemandirian bangsa dan kesejahteraan daerah.

16 orang senator dari berbagai provinsi di Indonesia menyatakan sikap dukungan itu di Pulau Dua, senayan, Rabu (27/6). Pernyataan bersama itu disampaikan usai menggelar diskusi soal capres 2014, di Pulau Dua, Senayan, Rabu (27/6).

Pernyataan dukungan itu antara lain disampaikan secara bergiliran oleh Budi Doku dan Hana Hasanah dari Provinsi Gorontalo, Alirman Sori dari daerah pemilihan Sumatera Barat, I Kadek Arimbawa dari Bali, dan Elion Numberi dari Papua. Selain itu juga ada Abdul Sudarsono dari Jawa Timur, Zulbahri dari Kepulauan Riau, Stefi Pasimanjeku dari Maluku Utara, Ishak Mandacan dari Provinsi Papua Barat, dan Abdul Gafar Usman dari Riau.

LAST_UPDATED2

PRD Dukung Amandemen UUD 1945

E-mail Cetak PDF
Share

Kader Partai Rakyat DemokratikJakarta -- KETUA Umum Partai Rakyat Demokratik Agus Jabo Priyono menegaskan pihaknya mendukung amandemen UUD 1945, dengan catatan tidak keluar dari kaidah-kaidah Pembukaan UUD dan tidak memproduksi Undang-Undang yang malah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

"Saya tegaskan PRD tidak anti terhadap amandemen, terhadap perubahan UU. Asal tidak bergeser dari kaidah-kaidah yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945," ujar Agus Jabo pada Seminar Nasional "Pancasila dan UUD 1945 sebagai Dasar Persatuan Nasional untuk Merebut Kembali Kedaulatan Bangsa" di Jakarta, Senin (25/6).

Syarat lain, lanjut Agus, proses amandemen tersebut tidak boleh melibatkan campur tangan asing. Karena peran asing terbukti memporak-porandakan kedaulatan bangsa.

LAST_UPDATED2

Lukman Edy: 2012 Waktu Tepat Bahas Amandemen UUD 45

E-mail Cetak PDF
Share

Lukman EdyJakarta - Ketua Fraksi PKB di MPR Lukman Edy mengungkapkan tahun 2012 merupakan waktu yang tepat untuk membahas amandemen UUD 1945. Sebab, pada 2013 lembaga eksekutif dan legislatif akan disibukan dengan Pemilu.

“Saat ini waktu yang tepat untuk berpikiran jernih membicarakan amandemen UUD 1945,” ujarnya di Jakarta, Senin (25/6/2012).

Calon Gubernur Riau ini menjelaskan, amandemen UUD 1945 mendesak dilakukan demi memecahkan persoalan bangsa akibat peran negara yang lemah terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dia bahkan menilai amandemen UUD 1945 merupakan suatu keharusan. Sebab, upaya amandemen beberapa kali dilakukan dalam keadaan konflik.

KPA Menilai Ketua BPN Hanya Mampu Melakukan Reforma Agraria Terbatas

E-mail Cetak PDF
Share

Iwan Nurdin, Anang Prihantoro dan Marthin Hadi WinataJAKARTA -- Konflik lahan periode Januari hingga Juni 2012 mencapai 377.159 hektare dengan melibatkan sekitar 25.000 kepala keluarga di seluruh Indonesia. Kepemimpinan Hendarman Supandji sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) diragukan oleh Iwan Nurdin Deputi Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dapat menyelesaikan konflik agraria.

“Tahun ini konflik agraria sekitar 101 kasus dan tahun lalu total konflik sekitar 163 kasus. Dengan pendekatan legal formal yang akan dilakukan Hendarman, tidak mungkin BPN mengatasi konflik agraria," ucap Iwan dalam Talkshow DPD bertajuk 'Konflik dan Reforma Agraria: Hutang Warisan bagi Kepala BPN yang Baru' di pressroom DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/6).

"Apalagi dengan mengatakan mau belajar dengan masa kepemimpinan dia di BPN selama 2 tahun ini, justru akan menambah pesimisme. Hendarman diragukan dapat menyelesaikan konflik tersebut,“ tambahnya.

Anang Prihantoro Berharap Ketua BPN Baru Bisa Menjawab Persoalan Agraria

E-mail Cetak PDF
Share

Hendarman Supandji, Ketua BPN baruJAKARTA -- Terpilihnya Hendarman Supandji sebagai kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang baru, belum lama ini, menggantikan Joyo Winoto, diharapkan Wakil Ketua Pansus Konflik Agraria dan Sumber Daya DPD RI Anang Prihantoro bisa menjawab persoalan mengenai tanah yang muncul saat ini.

"Pak Hendarman paling tidak menebus dosa Joyo Winoto, kepala BPN lama. Tapi pemerintah atau negara tidak lebih berpihak kepada masyarakat, dan lebih kepada korporasi yang dibeking aparat keamanan," ujar Wakil Ketua Pansus Konflik Agraria dan Sumberdaya DPD RI Anang Prihantono dalam diskusi bertajuk 'Konfilk dan Reformasi Agraria: Hutang Warisan bagi Kepala BPN yang Baru' di pressroom DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/6).

Menurut Anang, Hendarman barangkali mampu mengurai persoalan hukum yang selama ini memunculkan konflik agraria. Konflik antara masyarakat dan pemerintah ataupun korporasi kerap mentok di ranah hukum. Ditengarai, itu juga disebabkan adanya konflik politik dalam sengketa agraria. "Politik menjadi bottleneck, penghambat reformasi agraria," tandasnya.

LAST_UPDATED2

John Pieris: Parlemen Lebih Berkuasa Dibanding Presiden

E-mail Cetak PDF
Share

John Pieris, Senator asal MalukuJAKARTA -- Sistem kenegaraan di Indonesia masih tidak jelas. Sebagai negara kesatuan, kita memilih sistem presidensial. Namun praktiknya, parlementer yang berkuasa di Indonesia ketimbang presiden sebagai pemimpin negara.

"Sebenarnya negara kita menggunakan sistem presidensial apa parlementer? Karena saat ini parlemen lebih berkuasa ketimbang presiden," tanya anggota DPD RI asal Maluku John Pieris pada Dialog Kenegaraan bertema Memperkuat atawa Meluruskan Sistem Presidensial di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (20/6).

Menurut John, dalam sistem presidensial saat ini tidak murni diterapkan di Indonesia. Sebab, dalam banyak kegiatan dan praktik ketatanegaraan, parlemen sangat dominan. Sehingga tak satupun atau pejabat publik lolos dari seleksi parlemen. "Seluruhnya harus diseleksi. Seperti itulah peradaban politik kita," tegas dia.

Koalisi Partai Adalah Praktek Memperkuat Sistem Presidensial

E-mail Cetak PDF
Share

Prof. Satya Arinanto, Pakar Hukum Tata NegaraSalah satu tema yang diusung dalam perubahan kelima UUD 1945 yang diinisiasi oleh DPD RI adalah memperkuat sistem presidensial. Hal tersebut berhubungan dengan Dialog Kenegaraan yang diselenggarakan oleh DPD RI bertajuk 'Memperkuat atawa meluruskan Sistem Presidensial" di loby gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, jakarta, Rabu (20/6).

Pakar Hukum Tata Negara UI, Prof. Satya Arinanto menyatakan selama presiden masih membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan negara, maka sistem negara tersebut masih menganut sistem presidensial.

"Selama presiden masih memimpin, masih memutuskan, maka sistem negara adalah presidensial," ucapnya.

Halaman 9 dari 30

You are here