• Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ARSIP BERITA

Developed by JoomVision.com

Fraksi Hanura Dukung Reformulasi Ulang Sistem Ketatanegaraan

Jakarta - Wakil Ketua Fraksi‎ Hanura Muhammad Farid Al Fauzi menyatakan mendukung reformulasi ulang ketatanegaraan lewat amandemen, meski tentu saja...

F-PKB Dukung Penguatan DPD Melalui Amandemen Terbatas

Jakarta - Lukman Edy dari Fraksi PKB di MPR PKB mengusulkan agar agenda amandemen kelima ini ditujukan sebagai agenda amandemen terbatas, alias tak semuanya...

Perbaikan Sistem Ketatanegaraan Harus Dilakukan Oleh Badan Kajian MPR

Jakarta - Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DPD RI membahas rencana amandemen kelima Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bersama...

Fraksi Gerindra Dukung Rekomendasi MPR Untuk Penataan Kelembagaan Negara

Jakarta - Elnino M. Husein Mohi yang mewakili ketua fraksi Gerindra menyebutkan bahwa Gerindra belum melakukan konsolidasi terkait rencana agenda aksi...

Fraksi PKS Dukung DPD 110% Amandemen UUD 1945

Jakarta - Dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DPD RI dengan para Ketua Fraksi parpol di MPR, ketua Fraksi PKS,...

PUBLIKASI

Isu Sara Dalam Pemilukada Tidak Akan Mempengaruhi Warga Jakarta

E-mail Cetak PDF
Share

Bagus Takwin, Dosen Psikologi UIJAKARTA -- Isu SARA yang digunakan Calon Gubernur DKI Jakarta untuk meraih simpati dukungan masyarakat kota Jakarta dinilai Bagus Takwin tidak akan laku dan berpengaruh pada masyarakat Jakarta.

Menurut Dosen Filsafat dan Teori Psikologi Kepribadian Fakultas Psikologi UI ini, Jakarta sebagai ibu kota negara yang menjadi representasi keragaman Indonesia juga dipenuhi berbagai ragam etnis, suku dan budaya. Sehingga isu putra daerah dan bukan putra daerah tidak menjadi persoalan besar bagi mayoritas konstituen.

LAST_UPDATED2

Dani Anwar: Faktor Figur Calon Lebih Dipilih Warga Jakarta

E-mail Cetak PDF
Share

Dani Anwar, Senator DKI Bicara PemilukadaJAKARTA -- Pemilukada putaran pertama untuk Gubernur DKI Jakarta usai setelah KPUD memutuskan pemenang pertama Jokowi-Basuki akan melawan Foke-Nara. Namun pilkada Jakarta ini masih menyisakan banyak polemik yang menarik untuk dikaji. Mulai dari kemenangan pasangan Jokowi-Basuki atas incumbent Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, hingga isu tidak bekerjanya mesin politik parpol-parpol dalam pemilukada lalu . Untuk itu, DPD RI dalam Talk Show Perspektif Indonesia mengangkat tema "Makna Pemilukada Jakarta", yang bertempat di pressroom DPD RI, Komplek Parlemen Sanayan Jakarta, Jumat (20/7).

Salah satu narasumber yang hadir yaitu Senator asal DKI Jakarta, Dani Anwar, menyatakan bahwa pemilukada Jakarta yang dilaksanakan 11 Juli 2012 lalu ini akan menjadi cerminan terhadap pemilu 2014 nanti.

Indra J. Piliang: Tidak Bijak Menghentikan Pilkada Langsung

E-mail Cetak PDF
Share

Indra J Piliang, di Dialog Kenegaraan DPD (17/7)JAKARTA -- Pengurus DPP Partai Golkar Indra J. Piliang mendukung sistem pilkada langsung. disebabkan perlunya pembagian antara pemilu tingkat nasional dan lokal. "Pemilu nasional memilih presiden dan anggota DPR, sedangkan pemilu lokal memilih kepala daerah," imbuhnya.

Bila demokrasi kembali ke sistem tertutup seperti di zaman Orde Baru maka menurut politisi Golkar ini, demokrasi mundur kebelakang.

"Yang menginginkan demokrasi langsung adalah rakyat sendiri, karena kecewa dengan sistem otoriter, masa kita harus hentikan," ujar Indra, dalam Dialog Kenegaraan bertajuk "Otonomi Daerah, Korupsi dan Pilkada", Coffee Corner DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/7).

Isran Noor: Marak Korupsi, bukan Karena Implementasi Otda

E-mail Cetak PDF
Share

173 Kepala Daerah Menjadi Tahanan KorupsiJAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Isran Noor mengatakan tujuan otonomi daerah (otda) itu adalah menciptakan pemerintahan daerah yang baik, transparan dan bertanggung jawab. Menurut Isran, otonomi daerah merupakan komitmen reformasi untuk menjawab kelemahan sistem pemerintahan yang sentralistik. Jadi, persoalan yang terjadi di daerah saat ini, seperti maraknya korupsi, bukan karena implementasi otonomi daerah.

Demikian pendapatnya mengenai maraknya korupsi saat pelaksanaan otda pada Dialog kenegaraan di gedung DPD, Komplek Parlemen Senayan, Rabu (17/7). "Otonomi Daerah, Pilkada dan Korupsi" menjadi tema Dialog yang juga mengundang Siti Zuhro dan Indra J. Piliang sebagai pembicara.

wahidin ismail: Keterlibatan DPD Penting Dalam Realisasi Otda

E-mail Cetak PDF
Share

Wahidin Ismail, DPD RIJAKARTA -- Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat Wahidin Ismail menekankan pentingnya keterlibatan DPD agar kebijakan publik dapat dirasakan secara merata, dalam realisasi otonomi daerah.  "Ini bertujuan agar tidak bergantung pada kepentingan partai yang mengusung pasangan calon kepala daerah yang memenangkan pemilu," ujarnya.

Pentingnya keterlibatan DPD RI dalam realisasi Otonomi Daerah ini disampaikannya dalam Dialog Kenegaraan yang dihadiri pula oleh Peneliti LIPI, Siti Zuhro, Politisi Partai Golkar, Indra J. Piliang dan Isran Noor. Dengan tema "Otonomi Daerah, Pilkada dan Korupsi" kegiatan yang diselenggarakan oleh DPD RI berlangsung di coffee room DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Rabu (17/7).

Otonomi Daerah Perlu Dibenahi Agar Tidak Menjadi Sumber Korupsi

E-mail Cetak PDF
Share

Siti Zuhro, Peneliti LIPIJAKARTA -- Tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah kepala daerah salah satu sebabnya diyakini bukan kesalahan penuh pada pelaksanaan otonomi daerah (otda). Namun memang perlu dilakukan penataan ulang termasuk penguatan pada sistem otda itu sendiri.

Pengamat politik dan otonomi daerah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, otda sejatinya merupakan cikal bakal upaya pemerintah pusat untuk menciptakan pemerintahan yang efektif di daerah untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Namun, menurut dia, pelaksanaan otda di sejumlah daerah mulai diragukan karena seringnya kepala daerah bermasalah dan tersangkut kasus korupsi. Indikasi kuat, hal ini terjadi lantaran penyelenggaraan pilkada yang tidak sehat. Antara otonomi daerah dan pilkada langsung saling berkaitan erat. Otonomi daerah, kata Siti, bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan bertanggung jawab.

60 Persen Masyarakat Merasa Belum Ada Capres Yang Pantas

E-mail Cetak PDF
Share

Grace Natalie bersama Benny dan Sumino dari Walhi dan DPDJakarta -- Grace Natalie, CEO Saiful Mujani Research and Consulting mengungkapkan hasil survey yang dilakukan pada Juli 2012 lalu. Hasil survey menyatakan ada 60 persen orang yang menyatakan tidak tahu atau merasa belum ada tokoh yang pantas menjadi calon presiden saat ini.

Survey tersebut dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka, tanpa menyebut nama calon, yang berarti nama yang akan disebut merupakan top of mind yang beredar di  masyarakat. Begitu pula ketika diajukan 26 nama yang sudah beredar di masyarakat, ada 24 persen orang yang masih belum memutuskan.

Hasil survey tersebut diungkapkan Grace Natalie dalam Talkshow DPD Perspektif Indonesia di pressroom, gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jumat (13/7). Tema talkshow saat itu adalah "Sosok Alternatif Calon Presiden" yang juga mengundang Paulus Yohanes Sumino, anggota DPD RI, Benny Ahdian Furqan, koordinator eksekutif WALHI dan Ahmad Najib Burhani peneliti LIPI.

LAST_UPDATED2

Halaman 5 dari 30

You are here