• Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ARSIP BERITA

Developed by JoomVision.com

Semua Lembaga Tinggi Negara akan Sampaikan LPJ di ST MPR

Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2014-2019 akan banyak menghadirkan hal baru. Di antaranya adalah menyelenggarakan sidang tahunan...

Fraksi Golkar Dukung Amandemen UUD 1945 Namun Dengan Prinsip Kehati-hatian

Pasuruan - Anggota Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Mukhamad Misbakhun mendukung upaya penguatan demokrasi melalui rencana amendemen kelima...

Fraksi Hanura Dukung Reformulasi Ulang Sistem Ketatanegaraan

Jakarta - Wakil Ketua Fraksi‎ Hanura Muhammad Farid Al Fauzi menyatakan mendukung reformulasi ulang ketatanegaraan lewat amandemen, meski tentu saja...

F-PKB Dukung Penguatan DPD Melalui Amandemen Terbatas

Jakarta - Lukman Edy dari Fraksi PKB di MPR PKB mengusulkan agar agenda amandemen kelima ini ditujukan sebagai agenda amandemen terbatas, alias tak semuanya...

Perbaikan Sistem Ketatanegaraan Harus Dilakukan Oleh Badan Kajian MPR

Jakarta - Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DPD RI membahas rencana amandemen kelima Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bersama...

PUBLIKASI

Bambang Soeroso Mengapresiasi Atas Terbentuknya Tim Kajian Konstitusi

E-mail Cetak PDF
Share

Bambang Soeroso, menyapaikan kondisi kekinian DPDJakarta - Pada tanggal 19 Juli 2012, rapat gabungan MPR telah menerima usulan perubahan kelima UUD 1945 yang diusulkan oleh DPD. Hasil dari rapat  yang dihadiri oeh fraksi-fraksi dari unsur parpol dan kelompok DPD di MPR itu akhirnya menyetujui untuk membentuk tim kajian konstitusi yang akan mengkaji hal-hal strategis menyangkut materi Undang-Undang Dasar 1945.

Keberhasilan membawa isu penting tersebut masuk ke dalam MPR kembali diungkap oleh Ketua Kelompok DPD, Dipl. Ing Bambang Soeroso pada acara Dialog Kenegaraan yang diadakan di loby DPD, komplek Parlemen Senayan, Rabu (25/7).

MPR Terus Dorong Amandemen dan Jajaki Hidupkan Lagi GBHN

E-mail Cetak PDF
Share

Ketua MPR, Taufik KiemasJAKARTA -- Rencana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk melakukan perbaikan kelembangaan negara tak pernah berhenti. Salah satunya adalah mendorong adanya amendemen kelima UUD 1945 seperti yang DPD inginkan. Saat ini MPR sudah menyiapkan tim kecil yang nantinya akan menggodok rumusan perubahan itu.

Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, saat ini pimpinan MPR masih terus merumuskan untuk membentuk tim kecil guna melakukan berbagai kajian soal perbaikan kelembangaan negara, sebagaimana masukan dari DPD RI dan DPR RI. “Satu di antaranya soal keinginan DPD untuk bisa melakukan amendemen kelima UUD 1945.

Inilah Hasil Rapat Gabungan MPR

E-mail Cetak PDF
Share

Pimpinan MPR pada Rapat Gabungan MPRJAKARTA -- Rapat gabungan antara pimpinan MPR RI  dengan pimpinan fraksi hari ini, Kamis (19/7), menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya tentang pembentukan tim kecil untuk mengkaji berbagai masukan dan usulan dari fraksi-fraksi di DPR dan pendapat DPD RI.

"Rapat tadi menyepakati untuk membentuk tim untuk melakukan kajian terhadap sistem ketatanegaraan kita," ujar anggota MPR RI dari Fraksi PPP, Ahmad Yani.

Berbagai usulan mengemuka dalam rapat yang berlangsung tertutup itu. DPD RI misalnya, mengusulkan perubahan amendemen yang kelima. Usulan ini baru ditampung saja. Pembahasan lebih detail akan dilakukan oleh tim kecil yang dibentuk MPR.

Usulan Perubahan Kelima Segera Dikaji Oleh MPR

E-mail Cetak PDF
Share

Wahidin Ismail, DPD RIJAKARTA -- Salah satu wakil ketua Kelompok DPD di MPR RI, Wahidin Ismail memberikan apresiasi atas upaya pimpinan MPR RI yang merespon secara cepat usulan dari DPD RI dengan mempertimbangkan dinamika politik yang berkembang di tengah masyarakat. Usulan perubahan kelima UUD 1945 akan segera dikaji oleh sebuah tim bentukan MPR bernama Tim Kajian Konstitusi Ketatanegaraan.

Apresiasi tersebut disampaikannya saat press release di ruang rapat DPD RI, setelah selesainya kegiatan Rapat Gabungan MPR RI yang dihadiri fraksi MPR RI unsur Partai Politik dan unsur DPD RI. Rapat Gabungan MPR RI tesebut dihadiri oleh anggota MPR RI antara lain: Farhan hamid, Lukman Hakim Syaifuddin, Marhany V Pua, Wahidin Ismail, Prof. John Pieris, dan Dipl. Ing. Bambang Soeroso pada Kamis (19/7).

Hasil dari rapat gabungan tersebut merupakan sebuah kemajuan yang sangat besar karena pembahasan yang selama ini berlangsung diluar ranah MPR akan menjadi pembahasan yang sifatnya resmi kelembagaan MPR. Pembentukan Tim Kajian Konstitusi Ketatanegaraan itu dengan sendirinya akan dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Ad Hoc. Bahkan menurut Wahidin, Tim tersebut adalah merupakan cikal bakal dari dari Panitia Ad Hoc tersebut.

Bambang Soeroso Yakin Parpol Akan Mendukung Usulan DPD

E-mail Cetak PDF
Share

Anggota MPR RI saat Press ReleaseJAKARTA -- Ketua Kelompok DPD RI, Dipl.Ing Bambang Soeroso yakin dan optimis bahwa Partai Politik akan memberikan dukungan kepada usulan DPD RI mengenai Perubahan Kelima UUD 1945. Karena hal itu merupakan aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia.

Keyakinannya tersebut disampaikan senator dari provinsi Bengkulu saat mengeluarkan Press Release selepas Rapat Gabungan MPR RI yang dihadiri fraksi MPR RI unsur Partai Politik dan unsur DPD RI. Press Release tersebut diadakan di Ruang Rapat DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Kamis (19/7).

Seperti diketahui, untuk memuluskan jalan perubahan kelima UUD 1945, DPD memerlukan minimal 100 orang anggota MPR RI dari unsur Partai Politik. Mengenai dinamika keanggotaan antara yang mendukung dan masih belum adalah dinamika politik yang perlu terus diupayakan, tutur Bambang Soeroso.

Perlu Tim Untuk Mengkaji Konstitusi Dan UUD 1945

E-mail Cetak PDF
Share

Lukman Hakim SaifuddinJAKARTA -- Lukman Hakim Syaifuddin, wakil ketua MPR RI menyatakan perlunya MPR RI untuk membentuk Tim Kerja Kajian Konstitusi Ketatanegaraan Indonesia, selain Tim Materi dan Sosialisasi Empat Pilar. Karena selama melakukan sosialisasi empat Pilar di berbagai daerah, banyak masukan dari masyarakat untuk menyempurnakan konstitusi dan UUD 1945.

Dalam press conference yang diadakan di Ruang rapat DPD RI, komplek Parlemen Senayan, Kamis (19/7) tersebut, Lukman Hakim berpendapat untuk memperkuat, memperbaiki dan menyempurnakan konstitusi dan UUD 1945  salah satunya dengan menyesuaikan kewenangan lembaga DPD termasuk hubungan Pusat dan Daerah.

Selain itu Lukman yang juga Wakil Ketua Umum DPP PPP juga menyampaikan bahwa selama melakukan sosialisasi empat Pilar, MPR banyak mendapat masukan dari masyarakat misalnya soal perekonomian yang liberal, atau otonomi daerah yang kurang maksimal.

LAST_UPDATED2

Konstruksi Pemikiran DPD RI Akan Dibahas Pimpinan MPR

E-mail Cetak PDF
Share

Ahmad Farhan Hamid didampingi Bambang SoerosoJAKARTA -- Ahmad Farhan Hamid sepakat dengan seluruh fraksi di MPR RI bahwa konstruksi pemikiran dari DPD RI akan dibahas oleh Tim Kajian Penguatan Sistem Ketatanegaraan. Dan Dalam waktu dekat akan diadakan rapat pimpinan MPR RI untuk menuntaskan mekanisme kerja tim tersebut.

Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Farhan Hamid kepada para insan media setelah

pelaksanaan rapat gabungan MPR RI yang dihadiri fraksi MPR RI unsur Partai Politik dan unsur DPD RI. Press Release tersebut diadakan di Ruang Rapat DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Kamis (19/7).

LAST_UPDATED2

Halaman 4 dari 30

You are here