• Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ARSIP BERITA

Developed by JoomVision.com

Fraksi Hanura Dukung Reformulasi Ulang Sistem Ketatanegaraan

Jakarta - Wakil Ketua Fraksi‎ Hanura Muhammad Farid Al Fauzi menyatakan mendukung reformulasi ulang ketatanegaraan lewat amandemen, meski tentu saja...

F-PKB Dukung Penguatan DPD Melalui Amandemen Terbatas

Jakarta - Lukman Edy dari Fraksi PKB di MPR PKB mengusulkan agar agenda amandemen kelima ini ditujukan sebagai agenda amandemen terbatas, alias tak semuanya...

Perbaikan Sistem Ketatanegaraan Harus Dilakukan Oleh Badan Kajian MPR

Jakarta - Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DPD RI membahas rencana amandemen kelima Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bersama...

Fraksi Gerindra Dukung Rekomendasi MPR Untuk Penataan Kelembagaan Negara

Jakarta - Elnino M. Husein Mohi yang mewakili ketua fraksi Gerindra menyebutkan bahwa Gerindra belum melakukan konsolidasi terkait rencana agenda aksi...

Fraksi PKS Dukung DPD 110% Amandemen UUD 1945

Jakarta - Dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DPD RI dengan para Ketua Fraksi parpol di MPR, ketua Fraksi PKS,...

PUBLIKASI

SBY Diminta Dorong Amandemen Kelima UUD 1945

E-mail Cetak PDF
Share

Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RIJakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta mendorong perbaikan sistem ketatanegaraan melalui usulan amandemen kelima UUD 1945.

"Sasarannya untuk mewujudkan sistem pemerintahan presidensial yang kuat serta sistem saling mengawasi antarlembaga negara," kata Irmadi politisi PDI Perjuangan, Irmadi Lubis di Jakarta, Sabtu (11/8).

Menurut Irmadi, saat ini sistem pemerintahan di Indonesia masih belum jelas apakah presidensial atau parlementer.

Diskusi Panel Kompas: Dinamika Ketatanegaraan Indonesia

E-mail Cetak PDF
Share

Diskusi Panel Kompas (10/8) Jakarta - Konstitusi tidak pernah sempurna sehingga selalu terbuka terhadap perubahan untuk penyempurnaan. Penyempurnaan konstitusi tidak harus dengan perubahan atau amandemen formal, tetapi juga dapat dengan interpretasi atau praktik konstitusi sehari-hari.

Demikian disampaikan mantan ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Ashidiqqie dalam Diskusi Panel Kompas bertema "Dinamika Ketatanegaraan Indonesia, 10 Tahun Setelah Perubahan Ke-empat UUD 1945" di Redaksi Harian Kompas, Jakarta, Jumat (10/8).

Bambang Widjojanto Berharap KPK Diatur Dalam Konstitusi

E-mail Cetak PDF
Share

Bambang WidjojantoJAKARTA - Gagasan agar KPK tidak menjadi lembaga superbody sudah lama muncul. Dan belakangan makin keras usulan tersebut agar KPK didudukkan dengan konstitusi negara. Kemarin bahkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengusulkan agar KPK diatur dalam konstitusi melalui UUD 1945. Tak mudah merealisasikannya, namun usul ini tengah dikaji Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Usul KPK masuk konstitusi pantas dikaji dan dipertimbangkan. Usul Bambang kita kira pantas dikaji dan dipertimbangkan. Memang memasukkan Kejaksaan dan KPK ke UUD 1945 tidaklah mudah. Sebab UUD 1945 bukan seperti Undang-undang yang tiap tahun bisa diperbaiki atau diubah.

Isran NOOR, Ketua APKASI Klaim Otda Berhasil

E-mail Cetak PDF
Share

Isran Noor, Ketua APKASIJakarta - Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor mengatakan, keberadaan otonomi daerah sebagai tuntutan reformasi saat ini telah memberikan hasil bagi  kesejahteraan bagi rakyat.

"Keberadaan otonomi daerah adalah komitmen bersama pemerintah. Ketika reformasi digulirkan pada akhir dasawarsa yang lewat, tahun 1998, keberadaan otonomi daerah tidak bisa ditawar. Otonomi daerah ada hasilnya," ujar Isran Noor dalam Dialog Kenegaraan bertajuk 'Penguatan Daerah dalam Bingkai NKRI' di Coffee Corner DPD RI, Rabu (8/8).

DPD Harus Kuat Agar Otonomi Daerah Berhasil

E-mail Cetak PDF
Share

Martin Hutabarat, GerindraKetua Fraksi Partai Gerindra Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Martin Hutabarat mengatakan, peran DPD RI dalam penguatan daerah harus kuat.

"Peranan DPD dalam rangka perjuangkan daerah harus kuat," katanya dalam Diskusi Kenegaraan di Kompleks DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/8/2012).

Selain itu, menurut Martin, permasalah otonomi daerah pun karena DPD tidak punya lembaga yang bisa mengawasi kegiatannya.

"Harusnya DPD punya partner. Ada yang mengawasi," ujar Martin.

LAST_UPDATED2

Jafar Hafsah: Tidak Ada Alasan Untuk Tidak Mendukung

E-mail Cetak PDF
Share

Djafar Hafsah, Ketua Fraksi DemokratKetua Fraksi Demokrat di MPR, Djafar Hafsah menyatakan tidak ada alasan untuk tidak mendukung perubahan kelima UUD 1945. Karena semua yang dibicarakan itu semua untuk rakyat dan negara.

"Tidak ada alasan untuk tidak mendukung, hanya masih dalam proses saja," terang Djafar Hafsah menjawab pertanyaan tentang sikap partai Demokrat dalam Dialog Kenegaraan yang di adakan di loby DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Rabu (1/8). Dengan tema "Menakar Sikap Parpol Atas (Usul) DPD" menjadi penting bagi DPD, sikap fraksi Demokrat sebagai fraksi terbesar di MPR.

LAST_UPDATED2

Yuddy Chrisnandi: Amandemen Dapat Menjadi Momentum Bagi MPR dan Partai Demokrat

E-mail Cetak PDF
Share

Yuddy Chrisnandi, Ketua DPP HanuraKetua DPP Partai Hanura, Yuddy Chrisnandi mengatakan bahwa ada sebuah momentum pada Agustus ini, dimana peran MPR akan lebih mengemuka dan juga memberikan sebuah jawaban kepada masyarakat atas berkembangnya aspirasi yang besar untuk kembali menata sistem konstitusi kita. Hal tersebut dapat terjadi apabila usulan perubahan kelima menjadi kesepakatan bersama melalui forum MPR.

"DPD menjadi sebuah trigger di dalam hal ini, dengan mengemukakan usulan-usulan tentang amandemen UUD. Khususnya tentang peran DPD dan usulan-usulan lain yang lebih komprehensif," lugas Yuddy Chrisnandi dalam Dialog Kenegaraan yang diadakan oleh DPD di loby DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Rabu (1/8).

LAST_UPDATED2

Halaman 2 dari 30

You are here