• Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ARSIP BERITA

Developed by JoomVision.com

Semua Lembaga Tinggi Negara akan Sampaikan LPJ di ST MPR

Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2014-2019 akan banyak menghadirkan hal baru. Di antaranya adalah menyelenggarakan sidang tahunan...

Fraksi Golkar Dukung Amandemen UUD 1945 Namun Dengan Prinsip Kehati-hatian

Pasuruan - Anggota Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Mukhamad Misbakhun mendukung upaya penguatan demokrasi melalui rencana amendemen kelima...

Fraksi Hanura Dukung Reformulasi Ulang Sistem Ketatanegaraan

Jakarta - Wakil Ketua Fraksi‎ Hanura Muhammad Farid Al Fauzi menyatakan mendukung reformulasi ulang ketatanegaraan lewat amandemen, meski tentu saja...

F-PKB Dukung Penguatan DPD Melalui Amandemen Terbatas

Jakarta - Lukman Edy dari Fraksi PKB di MPR PKB mengusulkan agar agenda amandemen kelima ini ditujukan sebagai agenda amandemen terbatas, alias tak semuanya...

Perbaikan Sistem Ketatanegaraan Harus Dilakukan Oleh Badan Kajian MPR

Jakarta - Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DPD RI membahas rencana amandemen kelima Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bersama...

PUBLIKASI

F-PKB Dukung Penguatan DPD Melalui Amandemen Terbatas

E-mail Cetak PDF
Share

Jakarta - Lukman Edy dari Fraksi PKB di MPR PKB mengusulkan agar agenda amandemen kelima ini ditujukan sebagai agenda amandemen terbatas, alias tak semuanya diamandemen. Bila amandemen tak dibatasi, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tak diinginkan.

"‎Dikhawatirkan akan terjadi agenda politik yang tak terkendali, ada penumpang gelap dari dalam maupun dari luar. Pihak luar dianggap bisa mengganggu NKRI dan Pancasila, dengan memasukkan ideologi-ideologi yang rawan dan menyerabut tatanan-tatanan tradisi kenegaraan selama ini," kata Lukman di Rapat Dengar Pendapat Umum yang dilaksanakan di Nusantara V, Ruang GBHN, Komplek Parlemen Senayan, Senin (26/1).

LAST_UPDATED2

Perbaikan Sistem Ketatanegaraan Harus Dilakukan Oleh Badan Kajian MPR

E-mail Cetak PDF
Share

Jakarta - Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DPD RI membahas rencana amandemen kelima Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bersama fraksi-fraksi di MPR. Rapat Dengar Pendapat Umum yang dilaksanakan di Nusantara V, Ruang GBHN, Komplek Parlemen Senayan, Senin (26/1) dihadiri oleh Fraksi PDIP, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB dan Fraksi Hanura dan direncanakan berikutnya fraksi-fraksi lainnya juga akan didengar pendapatnya atas 10 usulan perubahan kelima UUD 1945 dari DPD yang menjadi pokok pikiran amandemen itu.

LAST_UPDATED2

SBY Diminta Dorong Amandemen Kelima UUD 1945

E-mail Cetak PDF
Share

Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RIJakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta mendorong perbaikan sistem ketatanegaraan melalui usulan amandemen kelima UUD 1945.

"Sasarannya untuk mewujudkan sistem pemerintahan presidensial yang kuat serta sistem saling mengawasi antarlembaga negara," kata Irmadi politisi PDI Perjuangan, Irmadi Lubis di Jakarta, Sabtu (11/8).

Menurut Irmadi, saat ini sistem pemerintahan di Indonesia masih belum jelas apakah presidensial atau parlementer.

Diskusi Panel Kompas: Dinamika Ketatanegaraan Indonesia

E-mail Cetak PDF
Share

Diskusi Panel Kompas (10/8) Jakarta - Konstitusi tidak pernah sempurna sehingga selalu terbuka terhadap perubahan untuk penyempurnaan. Penyempurnaan konstitusi tidak harus dengan perubahan atau amandemen formal, tetapi juga dapat dengan interpretasi atau praktik konstitusi sehari-hari.

Demikian disampaikan mantan ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Ashidiqqie dalam Diskusi Panel Kompas bertema "Dinamika Ketatanegaraan Indonesia, 10 Tahun Setelah Perubahan Ke-empat UUD 1945" di Redaksi Harian Kompas, Jakarta, Jumat (10/8).

Bambang Widjojanto Berharap KPK Diatur Dalam Konstitusi

E-mail Cetak PDF
Share

Bambang WidjojantoJAKARTA - Gagasan agar KPK tidak menjadi lembaga superbody sudah lama muncul. Dan belakangan makin keras usulan tersebut agar KPK didudukkan dengan konstitusi negara. Kemarin bahkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengusulkan agar KPK diatur dalam konstitusi melalui UUD 1945. Tak mudah merealisasikannya, namun usul ini tengah dikaji Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Usul KPK masuk konstitusi pantas dikaji dan dipertimbangkan. Usul Bambang kita kira pantas dikaji dan dipertimbangkan. Memang memasukkan Kejaksaan dan KPK ke UUD 1945 tidaklah mudah. Sebab UUD 1945 bukan seperti Undang-undang yang tiap tahun bisa diperbaiki atau diubah.

Isran NOOR, Ketua APKASI Klaim Otda Berhasil

E-mail Cetak PDF
Share

Isran Noor, Ketua APKASIJakarta - Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor mengatakan, keberadaan otonomi daerah sebagai tuntutan reformasi saat ini telah memberikan hasil bagi  kesejahteraan bagi rakyat.

"Keberadaan otonomi daerah adalah komitmen bersama pemerintah. Ketika reformasi digulirkan pada akhir dasawarsa yang lewat, tahun 1998, keberadaan otonomi daerah tidak bisa ditawar. Otonomi daerah ada hasilnya," ujar Isran Noor dalam Dialog Kenegaraan bertajuk 'Penguatan Daerah dalam Bingkai NKRI' di Coffee Corner DPD RI, Rabu (8/8).

DPD Harus Kuat Agar Otonomi Daerah Berhasil

E-mail Cetak PDF
Share

Martin Hutabarat, GerindraKetua Fraksi Partai Gerindra Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Martin Hutabarat mengatakan, peran DPD RI dalam penguatan daerah harus kuat.

"Peranan DPD dalam rangka perjuangkan daerah harus kuat," katanya dalam Diskusi Kenegaraan di Kompleks DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/8/2012).

Selain itu, menurut Martin, permasalah otonomi daerah pun karena DPD tidak punya lembaga yang bisa mengawasi kegiatannya.

"Harusnya DPD punya partner. Ada yang mengawasi," ujar Martin.

LAST_UPDATED2

Halaman 2 dari 30

You are here