• Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ARSIP BERITA

Developed by JoomVision.com

Fraksi Hanura Dukung Reformulasi Ulang Sistem Ketatanegaraan

Jakarta - Wakil Ketua Fraksi‎ Hanura Muhammad Farid Al Fauzi menyatakan mendukung reformulasi ulang ketatanegaraan lewat amandemen, meski tentu saja...

F-PKB Dukung Penguatan DPD Melalui Amandemen Terbatas

Jakarta - Lukman Edy dari Fraksi PKB di MPR PKB mengusulkan agar agenda amandemen kelima ini ditujukan sebagai agenda amandemen terbatas, alias tak semuanya...

Perbaikan Sistem Ketatanegaraan Harus Dilakukan Oleh Badan Kajian MPR

Jakarta - Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DPD RI membahas rencana amandemen kelima Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bersama...

Fraksi Gerindra Dukung Rekomendasi MPR Untuk Penataan Kelembagaan Negara

Jakarta - Elnino M. Husein Mohi yang mewakili ketua fraksi Gerindra menyebutkan bahwa Gerindra belum melakukan konsolidasi terkait rencana agenda aksi...

Fraksi PKS Dukung DPD 110% Amandemen UUD 1945

Jakarta - Dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DPD RI dengan para Ketua Fraksi parpol di MPR, ketua Fraksi PKS,...

PUBLIKASI

PENATAAN RENCANA PEMBANGUNAN PUSAT DAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

E-mail Cetak PDF
Share

“Penerapan RPJPM di daerah sangat tergantung dari visi dan misi kepala daerah yang  semestinya terintegrasi dengan rencana pembangunan dari pemerintah pusat”. Hal tersebut disampaikan oleh Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S dalam diskusi Forum Rektor dengan Ketua Badan Pengembangan Kasitas Kelembagaan DPD RI  dengan tema di gedung DPD RI jalan Gatot Subroto, Senayan. “Ada kekhawatiran akan terjadi distorsi di tingkat operasional jika rencana pembangunan tidak terintegrasi dengan baik antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah” ujar Rektor Universitas Sebelas Maret tersebut.

LAST_UPDATED2

Fraksi Gerindra Dukung Rekomendasi MPR Untuk Penataan Kelembagaan Negara

E-mail Cetak PDF
Share

Jakarta - Elnino M. Husein Mohi yang mewakili ketua fraksi Gerindra menyebutkan bahwa Gerindra belum melakukan konsolidasi terkait rencana agenda aksi amandemen. "Namun, Gerindra hormati rekomendasi MPR periode sebelumnya untuk melaksanakan penataan kelembagaan negara lewat amandemen."

Di forum ini, Elnino yang pada periode sebelumnya adalah anggota DPD yang turut berjuang dalam agenda amandemen ini menyarankan agar DPD dapat membangun komunikasi lebih masif dengan ketum-ketum parpol agar agenda amandemen ini terkawal dengan baik.

LAST_UPDATED2

Fraksi PKS Dukung DPD 110% Amandemen UUD 1945

E-mail Cetak PDF
Share

Jakarta - Dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DPD RI dengan para Ketua Fraksi parpol di MPR, ketua Fraksi PKS, TB Soenmandjaja juga memberikan dukungan untuk dilakukannya perbaikan konstitusi baik melalui amandemen maupun addendum. "Dukungan partai kami hingga 110%," ucapnya di Ruang GBHN, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/2).

Namun Soenmandjaja mengingatkan bahwa perubahan yang diinginkan partainya adalah sesuai yang telah disepakati bersama dan telah dijadikan rekomendasi Badan Kajian MPR RI.

LAST_UPDATED2

Fraksi Golkar Inginkan Otonomi Daerah Diperkuat Melalui Rekonstruksi UUD

E-mail Cetak PDF
Share

Jakarta - Ketua Fraksi Golkar, Rambe Kamaruzaman menyebutkan bahwa Partai Golkar sejak awal mendukung DPD RI untuk melakukan agenda amandemen UUD 1945. Sejak awal Partai Golkar sepakat dan tetap konsisten bahwa harus ada perbaikan konstitusi.

"Sikap Partai Golkar konsisten mendukung agenda amandemen UUD 1945 yang sejak awal telah disepakati bahwa konstitusi harus diperbaiki," demikian dikatakannya pada saat Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DPD RI dengan para Ketua Fraksi parpol di MPR, di Ruang GBHN, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/2).

LAST_UPDATED2

Fraksi Hanura Dukung Reformulasi Ulang Sistem Ketatanegaraan

E-mail Cetak PDF
Share

Jakarta - Wakil Ketua Fraksi‎ Hanura Muhammad Farid Al Fauzi menyatakan mendukung reformulasi ulang ketatanegaraan lewat amandemen, meski tentu saja amandemen ini harus dipersiapkan dengan bijaksana terlebih dahulu, termasuk satu dari 10 poin yang diajukan DPD tentang calon presiden dari independen alias non-partai politik.

"Kami mendukung adanya reformulasi ulang ketatanegaraan ini. Namun hendaknya kita berpikir matang betul karena perubahan UUD 1945 ini menyangkut kehidupan berbangsa. Termasuk capres perorangan yang disebutkan secara tertulis," kata Farid pada Rapat Dengar Pendapat Umum yang dilaksanakan di Nusantara V, Ruang GBHN, Komplek Parlemen Senayan, Senin (26/1).

F-PKB Dukung Penguatan DPD Melalui Amandemen Terbatas

E-mail Cetak PDF
Share

Jakarta - Lukman Edy dari Fraksi PKB di MPR PKB mengusulkan agar agenda amandemen kelima ini ditujukan sebagai agenda amandemen terbatas, alias tak semuanya diamandemen. Bila amandemen tak dibatasi, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tak diinginkan.

"‎Dikhawatirkan akan terjadi agenda politik yang tak terkendali, ada penumpang gelap dari dalam maupun dari luar. Pihak luar dianggap bisa mengganggu NKRI dan Pancasila, dengan memasukkan ideologi-ideologi yang rawan dan menyerabut tatanan-tatanan tradisi kenegaraan selama ini," kata Lukman di Rapat Dengar Pendapat Umum yang dilaksanakan di Nusantara V, Ruang GBHN, Komplek Parlemen Senayan, Senin (26/1).

LAST_UPDATED2

Perbaikan Sistem Ketatanegaraan Harus Dilakukan Oleh Badan Kajian MPR

E-mail Cetak PDF
Share

Jakarta - Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DPD RI membahas rencana amandemen kelima Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bersama fraksi-fraksi di MPR. Rapat Dengar Pendapat Umum yang dilaksanakan di Nusantara V, Ruang GBHN, Komplek Parlemen Senayan, Senin (26/1) dihadiri oleh Fraksi PDIP, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB dan Fraksi Hanura dan direncanakan berikutnya fraksi-fraksi lainnya juga akan didengar pendapatnya atas 10 usulan perubahan kelima UUD 1945 dari DPD yang menjadi pokok pikiran amandemen itu.

LAST_UPDATED2

Halaman 1 dari 30

You are here